Muba Sumsel.Vijaronline.com--Viral beredar vidio Rentetan suara tembakan yang diduga berasal dari senjata api mengguncang area perkebunan sawit milik PT Hindoli Cargill pada Senin (23/02/2026).
Peristiwa ini tidak sekadar menciptakan kepanikan warga, tetapi juga membuka kembali pertanyaan mendasar yang selama ini beredar sebagai bisik-bisik publik,sejauh mana negara sungguh hadir di ruang konflik, dan sejauh mana hukum benar-benar menjadi panglima.
Informasi yang beredar di lapangan masih dalam ranah dugaan mengaitkan insiden tersebut dengan ketegangan di sekitar aktivitas ilegal drilling pada kawasan HGU.
Rekaman suara tembakan yang menyebar cepat di media sosial mempertegas kesan eskalasi yang mengkhawatirkan. Warga sekitar dilaporkan diliputi rasa takut, sementara kejelasan resmi bergerak lebih lambat dari rumor.Supremasi Hukum atau Supremasi Situasi.
Dalam negara hukum, legitimasi aparat tidak lahir dari seragam atau kewenangan semata, melainkan dari kepatuhan absolut pada legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas.
Ketika dentuman senjata terdengar di wilayah sipil, publik berhak bertanya tanpa perlu berbisik apakah yang sedang bekerja adalah sistem hukum atau sekadar dinamika kekuasaan di lapangan.
Dugaan keterlibatan oknum, bila kelak terbukti, bukan sekadar pelanggaran etik. Ia adalah retakan serius pada fondasi kepercayaan publik. kepercayaan publik itu ibarat oksigen institusi, tak terlihat, tapi hilangnya terasa mematikan.
Desakan Transparansi yang Tak Bisa Ditawar
Salah satu aktivis Musi Banyuasin yang merupakan sekjen DPC Projamin akhirnya angkat bicara ,dirinya mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk segera melakukan langkah tegas dan terbuka,
Pengusutan menyeluruh dan independen atas insiden bersenjata yang viral terjadi di wilayah hindoli.
Penindakan nyata terhadap praktik premanisme dan pungutan liar Penertiban sistematis aktivitas ilegal drilling dan refinery ilegal Seruan ini turut diarahkan kepada Sandi Nugroho agar memastikan proses berjalan transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.
“Kami berharap Penegakan hukum wilayah polda sumsel,harus benar- benar ditegakan, tidak boleh menjadi panggung selektivitas. Demi wibawa institusi Negara yang utuh, bukan fragmen administratif,” tegasnya.
Ilegal Drilling wilayah Hindoli ini kesannya permainan Lingkaran Oknum aparat Setan yang Dipelihara Pembiarannya.Wilayah hindoli Musi Banyuasin telah lama dibayangi praktik ilegal drilling. Ledakan sumur, korban jiwa, kerusakan lingkungan semuanya telah berulang menjadi statistik yang dingin, Alibi penyelidikan dan penyidikan terus jadi alasan Namun hasil nya tidak menimbul epek merah, jelas diwilayah ini ada oknum aparat setan yang ada berkuasa. Ujarnya.
Dinginnya statistik justru memperlihatkan panasnya persoalan, pembiaran sistemik menciptakan ekonomi gelap, ekonomi gelap melahirkan konflik, konflik memancing kekerasan.Ironi terbesar,Kerusakan ekologis terus berlangsung di tengah komitmen normatif perlindungan lingkungan hidup.
Regulasi tebal, implementasi tipis sebuah paradoks yang terlalu sering terjadi hingga nyaris dianggap kebiasaan.Elektabilitas Institusi di Titik Kritis Institusi penegak hukum tidak dinilai dari slogan, melainkan dari keberanian menegakkan aturan bahkan ketika berhadapan dengan jejaring kepentingan.
Elektabilitas institusi runtuh bukan karena kritik, tetapi karena jarak antara janji dan kenyataan.
Publik kini menanti lebih dari klarifikasi normatif. Yang dibutuhkan adalah tindakan konkret, akuntabel, dan terukur.
Sebab dalam lanskap kepercayaan publik, satu insiden bisa menjadi noda kecil atau, jika dibiarkan kabur, menjelma menjadi bayangan panjang."Cetusnya"
Peristiwa ini harus menjadi momentum koreksi, bukan sekadar episode yang lewat dalam siklus berita. Ketegasan hukum, transparansi proses, dan pembersihan praktik menyimpang adalah prasyarat mutlak menjaga wibawa negara.
Karena bila hukum kehilangan wibawa, yang mengambil alih bukanlah keadilan melainkan ketidakpastian. Dan dalam ketidakpastian, rakyat selalu menjadi pihak yang paling dulu menanggung akibat.(*)
0 Comments