PRABUMULIH,vijaronline.com-
Dalam menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan membutuhkan dukungan dari stakeholder lainnya yaitu dari unsur pemerintah daerah. Demikian yang disampaikan Kepala Cabang Prabumulih BPJS Kesehatan Yunita Ibnu dalam Forum Kemitraan dan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama, Jumat (30/08).
"Pemerintah daerah memegang peran penting dalam Program JKN-KIS, yakni memperluas cakupan kepesertaan JKN-KIS dengan mengintegrasikan Jamkesda ke dalam Program JKN-KIS agar tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di daerah, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan," katanya.
Hingga saat ini jumlah kepesertaan Program JKN-KIS di Kota Prabumulih telah mencapai 84%. Dalam mencapai UHC, Kota Prabumulih harus mencapai minimal 95% kepesertaan Program JKN-KIS, artinya kurang lebih 11% yang harus didorong kepesertaannya.
“Dalam mendukung Program JKN-KIS bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan berdonasi melalui Program JKN-KIS. Program Donasi JKN-KIS adalah bentuk partisipasi badan usaha/badan hukum yang memiliki kemampuan membayar iuran dan kepedulian terhadap sejumlah keluarga yang kurang beruntung di lingkungannya untuk didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS dan membayar iuran selama keluarga tersebut masih membutuhkan bantuan,” jelas Yunita.
Sementara itu, Asisten I Kota Prabumulih Aris Priyadi mengatakan forum ini dibentuk untuk bersama-sama saling berbagi informasi untuk mendukung Program JKN-KIS dan juga sebagai persiapan merealisasikan UHC Kota Prabumulih di tahun 2019 ini.
“Tentunya dengan ribuan peserta yang akan terdaftar melalui APBD Kota Prabumulih pemilihan fasilitas kesehatan sesuai dengan pilihan peserta. Kami berharap, langkah bersama BPJS Kesehatan untuk mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta berjalan sesuai dengan target yang kami rencanakan," katanya.(bpjs)
0 Comments