PRABUMULIH,Vijaronline.com– Wali Kota Prabumulih H. Arlan didampingi Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril, S.Kom., M.M., menghadiri sekaligus membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Prabumulih Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai I Pemerintah Kota Prabumulih, Rabu (28/10/2026).
Rapat yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Prabumulih ini bertujuan memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) serta menyelaraskan berbagai program penanggulangan kemiskinan agar berjalan lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Setda Kota Prabumulih, Plt. Kepala Bappeda, seluruh kepala OPD, serta para camat se-Kota Prabumulih.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa angka kemiskinan di Kota Prabumulih menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10,13 persen, sedangkan pada tahun 2026 turun menjadi 9,75 persen. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar 0,38 poin persentase.
Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Prabumulih untuk terus meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pembahasan rapat, ditekankan bahwa penanganan kemiskinan membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh perangkat daerah. Pasalnya, persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, serta peluang ekonomi.
Oleh karena itu, setiap OPD diharapkan dapat menjalankan program sesuai tugas dan fungsi masing-masing serta membangun koordinasi yang baik agar seluruh kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pada sektor kesehatan, upaya diarahkan pada peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Sementara di sektor pendidikan, pemerintah mendorong pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia guna memperluas kesempatan kerja.
Adapun pada sektor pertanian, peningkatan produktivitas dan hasil pertanian diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya kelompok yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
Melalui rapat TKPK Tahun 2026 ini, seluruh kepala OPD dan camat diminta untuk mengidentifikasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayah masing-masing, menyusun langkah penanganan yang konkret, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program yang telah dilaksanakan.
Dengan koordinasi, kolaborasi, dan langkah penanganan yang tepat, Pemerintah Kota Prabumulih berharap angka kemiskinan dapat terus ditekan sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
Upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Prabumulih, yakni Prabumulih MAS (Makmur dan Sejahtera).
0 Comments