Sanga Desa,Vijaronline.com- 19 Agustus 2026. Petani sawit skala kecil di Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan keresahan terkait tingginya biaya pembukaan lahan dan perawatan Tanaman Belum Menghasilkan / TBM kelapa sawit.
Keluhan memuncak akibat adanya peraturan larangan pembakaran lahan yang juga berlaku untuk pembukaan lahan skala kecil milik masyarakat kalangan bawah.
"Kalau tidak boleh bakar, biaya babat, cacah, dan angkut sampah kebun bisa mencapai Rp 8 juta sampai Rp 12 juta per hektar. Untuk petani yang hanya punya 2 hektar, dari mana kami dapat uang sebanyak itu?" Hn perwakilan petani.
Sementara itu, masa TBM 2-3 tahun juga menuntut biaya perawatan rutin untuk pupuk, herbisida, dan tenaga kerja. Tanpa bantuan, banyak lahan milik rakyat terpaksa mangkrak atau dijual ke perusahaan.
PETANI MENDESAK PEMERINTAH HADIR DENGAN TEROBOSAN
Para petani mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumsel, dan Pemerintah Kabupaten Muba untuk segera menghadirkan solusi nyata agar tidak memberatkan masyarakat kecil, antara lain:
1.Bantuan Biaya Pembukaan Lahan: Memberikan subsidi atau bantuan alat berat untuk pembukaan lahan rakyat maksimal 2 hektar per Kepala Keluarga.
2. Solusi Teknologi Ramah Lingkungan : Menyediakan bantuan mesin pencacah/chipper dan pelatihan pengolahan limbah kebun agar tidak perlu membakar tetapi tetap terjangkau.
3. Subsidi Perawatan TBM: Memperpanjang dan mempermudah akses subsidi pupuk serta bantuan perawatan untuk tanaman sawit rakyat umur 0-3 tahun.
4. Keadilan dan Keberpihakan : Pemerintah jangan hanya bisa menarik pajak dan iuran dari rakyat, tetapi harus hadir memberikan solusi saat rakyat kesulitan.
5.Kawal petani untuk melakukan pembakaran lahan skala kecil agar apinya tidak menjalar menyebabkan karhutla.
"Kami mendukung kelestarian lingkungan. Tapi tolong beri kami jalan keluar. Jangan sampai aturan justru membuat petani kecil semakin miskin," tegasnya
Para petani di Kecamatan Sanga Desa berharap suara ini didengar dan segera ditindaklanjuti sebelum banyak lahan produktif milik rakyat terbengkalai.
0 Comments